EBook CPNSONLINE.COM

Ebook CPNSONLINE.COM merupakan kumpulan soal-soal cpns: jawaban dan pembahasan terlengkap dan terbaik di Indonesia.

Ebook CPNSONLINE.COM Berisi soal-soal cpns kementerian, lembaga dan juga soal-soal TPA, TPU, Psikotes, dan lainnya.

Minggu, 25 Juli 2010

Permudah syarat Seleksi CPNS

9JAKARTA- Pemerintah daerah diminta untuk mempermudah persyaratan dalam mengikuti seleksi penerimaan CPNS. Salah satunya dengan menyederhanakan administrasi dengan cara tanpa meminta kartu kuning, kartu kelakuan baik, surat dokter, dan bebas narkoba.

“Kalau sudah lulus, silakan persyaratan administrasi dimintai surat keterangan tersebut. Tapi sebelum pelamar dinyatakan lulus, jangan dimintai macam-macam,” tegas Menneg PAN & RB EE Mangindaan dalam raker dengan Komite I DPD RI, Rabu (21/7).

Men PAN & RB juga meminta agar kepala daerah selaku pejabat pembina kepegawaian tidak memungut biaya apapun dari pelamar untuk keperluan rekrutmen CPNS. “Proses seleksi dari pelamar umum harus sesuai dengan ketentuan. Yaitu objektif, kompetitif, akuntabel, bebas KKN, tanpa intervensi dari pihak manapun, tidak diskriminatif dan tidak dipungut biaya apapun,” tegasnya.

Saat ini, lanjutnya, proses rekrutmen dan seleksi pengadaan PNS telah diatur di dalam PP No 98 Tahun 2000 jo PP No 11 Tahun 2002 dan peraturan pelaksanaannya. Di mana pengadaan PNS dilakukan dalam rangka mengisi lowongan formasi.(ZUN)

Biaya diklat Prajabatan Naik 100%

Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Tulungagung, siap-siap saja merogoh kantong lebih dalam. Sebab, tahun 2011 mendatang, biaya pendidikan dan latihan (Diklat) Prajabatan bagi CPNS bakal naik sampai 100 %.

“Tahun 2011 sudah ditetapkan biaya Diklat Prajabatan untuk CPNS golongan I dan II masing-masing Rp 4,5 juta. Begitupun dengan golongan III, tahun depan mereka nanti harus menanggung biaya sebesar Rp 5,5 juta, tidak lagi Rp 3 juta seperti tahun sekarang,” ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung, Drs Kusmadi MSi, Minggu (25/7/2010).

Kenaikan biaya Diklat Prajabatan, masih katanya, disebabkan karena waktu penyelenggaraan Diklat Prajabatan diperpanjang, rata-rata mencapai satu bulan setengah atau 45 hari.

Karena itu, lanjutnya, guna meringankan pembiayaan Diklat Prajabatan CPNS, pihaknya sudah mengajukan seluruh CPNS lingkup Pemkab setempat ke Badiklat Pemprov Jatim untuk menyelesaikan Diklat Prajabatan tahun ini. Sebelum ada kenaikan biaya Diklat Prajabatan tahun 2011.

Dinugkapkan, bulan Agustus 2010 mendatang, CPNS golongan III formasi tahun 2009 sudah direncanakan untuk mengikuti Diklat Prajabatan yang kemudian disusul CPNS golongan I dan II dari formasi tahun yang sama. “Untuk sisa formasi tahun 2008, sudah sebagian mengikuti Prajabatan sebelum Agustus. Kebanyakan dari golongan I dan II,” katanya.

Selama ini, waktu penyelenggaraan Diklat Prajabatan bagi CPNS golongan I dan II berlangsung selama 16 hari saja. Sedang Diklat Prajabatan bagi CPNS golongan III selama 23 hari. Sementara biaya Diklat Prajabatan untuk golongan I dan II masing-masing sebesar Rp 2,2 juta dan untuk CPNS golongan III sebesar Rp 3 juta. (afa/isp)

Calo CPNS Ditangkap Polisi

Aparat Polres Kudus, Jawa Tengah, menangkap seorang oknum pegawai negeri sipil yang diduga terlibat praktik percaloan penerimaan calon pegawai negeri sipil tahun 2009.

“Pelaku berinisial SO (51), warga Kecamatan Kaliwungu, Kudus, ditangkap setelah salah seorang korbannya yang bernama Bambang Nurmanto (37), warga Desa Papringan, Kecamatan Kaliwungu, Kudus, mengadukan praktik percaloan CPNS ini ke polisi,” kata Kapolres Kudus AKBP M Mustaqim melalui Kasat Reskrim AKP Suwardi di Kudus, Kamis (22/7/2010).

Ia mengatakan, kejadian tersebut berawal ketika pelaku mendatangi rumah Ma’ruf di Desa Papringan, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, 15 September 2009.

Di rumah tersebut, pelaku bertemu dengan beberapa korban lainnya, yakni Bambang Nurmanto, Nanik Widiyawati, dan Anita Fatmawati.

“Selanjutnya, pelaku menawarkan jasa kepada korban agar lolos seleksi CPNS di wilayah Kudus, dengan meminta korban menyerahkan sejumlah uang hingga puluhan juta rupiah,” ujarnya.

Selain itu, pelaku juga meminta korban mengumpulkan beberapa berkas, seperti KTP; kartu kesehatan; SKCK; ijazah SD, SMP, dan SMA; kartu kuning; pas foto; serta daftar riwayat hidup.

Selanjutnya, pada 15 Oktober 2009, korban yang bernama Bambang Nurmanto menyerahkan uang Rp 25 juta guna membayar fotokopi surat keputusan (SK). Adapun pada tanggal 31 Oktober 2009, Ma’ruf menyerahkan uang sebesar Rp 20 juta guna membayar petikan SK atas nama Nanik Widiyawati.

“Setelah menunggu cukup lama, korban tidak juga diterima sebagai CPNS,” ujarnya.

Sadar menjadi korban penipuan, korban akhirnya melaporkan pelaku ke Polres Kudus pada Kamis lalu.

Berdasarkan pengakuan pelaku, kata Suwardi, pelaku mengaku ditipu juga oleh seseorang yang mengaku pegawai dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat.

“Katanya, pelaku ketemu dengan orang yang mengaku dari BKN hanya sekali, setelah itu tidak diketahui keberadaannya,” ujarnya.

Meski mengaku menjadi korban penipuan juga, kata Suwardi, pihaknya masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap dugaan pelaku sebagai sindikat atau sebagai kaki tangan orang lain.

Adapun barang bukti yang diamankan petugas, yakni dua lembar kuitansi pembayaran dari kedua korban atas nama Bambang Burmanto dan Ma’ruf.

Atas perbuatan itu, pelaku dapat dijerat Pasal 378 KUHP tentang Penipuan dengan ancaman hukuman empat tahun pidana.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kudus Wahyu Haryanti, hingga berita ini diturunkan belum memberikan jawaban terkait hal itu, termasuk ketika dikonfirmasi lewat pesan singkat (SMS)

Ribuan Guru Honorer ‘Goyang’ Gedung DPRD Medan

MEDAN – Ribuan guru tenaga honorer di Kota Medan ‘menggoyang’ gedung DPRD Medan, terkait nasib mereka yang hingga kini belum terdata masuk dalam pengangkatan CPNS.

Komisi A DPRD Medan, Andi Surbakti didampingi Ketua BKD Medan Lahum dalam rapat bersama perwakilan guru mengatakan, data guru honorer hingga kini belum masuk didalam komputer pusat.

Sedangkan, Ketua Komisi A DPRD Medan Landen Marbun menyebutkan, seharusnya pendataan dilakukan secara manual untuk dikirimkan ke Jakarta.

Namun ironisnya, masukan dari Landen Marbun ditolak oleh Ketua BKD Medan, Lanhum. Menurut Lanhum, itu akan menjadi boomerang bagi BKD, sebab permasalahan pengangkatan guru honorer menjadi CPNS belum ada sinyal dari Pusat.

Selain itu, guru-guru akan menuntut balik ke BKD untuk mempertanyakannya.

Perwakilan guru honerer, Andi menyatakan, tenaga pendidik nyatanya lebih sulit untuk diangkat, karena itu diminta kepada Walikota Medan untuk mengeluarkan SK bagi para honorer tersebut. [hmt]

Selasa, 20 Juli 2010

Edaran Manpan Tentang Pendataan Tenaga Honorer

Berdasarkan surat edaran Menpan No. 05 Tahun 2010, tenaga honorer yang masih tersisa dapat bernafas sedikit lega. Karena mereka akan memiliki kesempatan untuk diangkat menjadi CPNS. Tenaga honorer yang dimaksud dalam Surat Edaran ini terbagi mejadi dua kategori yaitu:
1. Kategori I
Tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dengan kriteria :
a. Diangkat oleh pejabat yang berwenang;
b. Bekerja di instansi pemerintah;
c. Masa kerja minimal 1 (satu) tahun pada 31 Desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja secara terus menerus;
d. Berusia sekurang-kurangnya 19 tahun dan tidak boleh lebih dari 46 tahun per 1 Januari 2006
2. Kategori II


Tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dengan kriteria :
1. Diangkat oleh pejabat yang berwenang;
2. Bekerja di instansi pemerintah;
3. Masa kerja minimal 1 (satu) tahun pada 31 Desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja secara terus menerus;
4. Berusia sekurang-kurangnya 19 tahun dan tidak boleh lebih dari 46 tahun per 1 Januari 2006
3. Untuk menyelesaikan tenaga honorer tersebut di atas dan sambil menunggu Peraturan Pemerintah Tentang Persyaratan dan Tata Cara Penyelesaian Tenaga Honorer;
* Tenaga honorer kategori I diminta kepada Pejabat Pembina Kepegawaian agar:
1. Melakukan pendataan tenaga honorer sebagaimana kriteria di atas berdasarkan formulir yang telah diisi oleh tenaga honorer dan disahkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk dan pejabat yang bertanggung jawab di bidang pengawasan sebagaiman tersebut dalam lampiran
2. Perekaman data tenaga honorer harus menggunakan aplikasi yang telah disiapkan oleh BKN. Aplikasi dan formulir pendataan dapat diunduh di www.bkn.go.id atau menghubungi BKN / Kantor Regional BKN di wilayah kerjanya.
3. Menyampaikan formulir pendataan tenaga honorer yang telah ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk dan pejabat yang bertanggungjawab di bidang pengawasan, daftar nominatif beserta softcopy (compact disk) data tenaga honorer hasil inventarisasi tersebut telah diterima di Badan Kepegawaian Negara paling lambat tanggal 31 Agustus 2010 sebagai bahan persiapan untuk melakukan verifikasi dan validasi data tenaga honorer oleh tim verifikasi dan validasi nasional yang jadwal pelaksanaan akan disampaikan kemudian oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten/Kota agar menyampaikan tembusan sebagaimana tersebut pada angka 3 di atas kepada Gubernur
* Tenaga honorer kategori II diminta kepada Pejabat Pembina kepegawaian agar:
1. Melakukan inventarisasi data tenaga honorer sebagaimana kriteria di atas berdasarkan formulir sebagaimana tersebut dalam lampiran II.a dan II.b.
2. Menyampaikan hasil inventarisasi tersebut kepada Kementerian PAN & RB tembusan BKN paling lambat 31 Desember 2010
4. Selain hal tersebut di atas Pejabat Pembina Kepegawaian perlu melakukan hal-hal sebagai berikut :
1. Data Tenaga Honorer yang memenuhi persyaratan sebagaimana kategori I yang disampaikan kepada Kepala BKN setelah tanggal 30 Juni 2006 sampai dengan tanggal dikeluarkan Surat Edaran ini dinyatakan tidak berlaku dan agar diusulkan kembali dengan formulir sebagaimana dimaksud pada lampiran I.
2. Pelaksanaan pendataan (proses dan hasil) harus dilakukan secara transparan, tidak dipungut biaya, cermat, akurat, tepat dan diumumkan melalui media selama 14 (empat belas hari) kepada publik sehingga tidak menimbulkan permasalahan data tenaga honorer dikemudian hari.
3. Pejabat yang menandatangani formulir akan dikenai sanksi administrasi maupun pidana, apabila dikemudian hari ternyata data tenaga honorer yang disampaikan tersebut tidak benar dan tidak sah.
4. Biaya pelaksanaan pendataan tenaga honorer dibebankan pada APBN/APBD di masing-masing instansi pemerintah yang bersangkutan
5. Apabila sampai tanggal 31 Agustus 2010 formulir pendataan tenaga honorer, daftar nomonatif beserta softcopy (compact disk) dan formulir data belum diterima oleh BKN, maka instansi tersebut dinyatakan tidak memiliki tenaga honorer dan tidak dapat mengusulkan tenaga honorer kembali.
5. Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Juni 2010
Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi,

Jumat, 16 Juli 2010

Lowongan Tenaga Ahli Konservasi Sumber Daya Hutan dan Tenaga Ahli Ekonomi Kehutanan di Lingkungan Kementerian Bappenas (EXP; 20 Juli 2010)

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
JL. TAMAN SUROPATI NO. 02, JAKARTA 10310
PENGUMUMAN PRAKUALIFIKASI
SELEKSI LANGSUNG
19 /PSL/PPJK/07/2010


Dalam rangka kegiatan di lingkungan Pejabat Pembuat Komitmen Deputi Bidang
Sumber Daya Alam dan Lingkungan hidup Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan
Nasional/Bappenas tahun anggaran 2010, dibutuhkan Konsultan Individual yaitu:

 


1. Tenaga Ahli Konservasi Sumber Daya hutan
2. Tenaga Ahli Ekonomi Kehutanan

Persyaratan kualifikasi yang harus dipenuhi antara lain:
Tenaga Ahli Konservasi Sumber Daya Hutan
1. Pria/Wanita :
a. Pendidikan minimal Sarjana (S2) bidang kehutanan;
b. Berpengalaman minimal 10 (sepuluh) tahun;
c. Mempunyai NPWP;
d. Tidak diperkenankan melakukan pendaftaran dalam 2 posisi.
Tenaga Ahli Ekonomi Kehutanan
a. Pendidikan minimal Sarjana (S3) bidang kehutanan/Ekonomi
Kehutanan/Pertanian;
b. Berpengalaman minimal 3 (tiga) tahun;
c. Mempunyai NPWP;
d. Tidak diperkenankan melakukan pendaftaran dalam 2 posisi
Pendaftaran dan pengambilan dokumen prakualifikasi secara langsung di Sekretariat Panitia
tanggal 16 s.d 20 Juli 2010. Pemasukan dokumen prakualifikasi paling lambat tanggal 20 Juli
2010 pukul 15.00 WIB. Di Sekretariat Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Jl. Sunda kelapa
No.9 Menteng Jakarta – Pusat Telp. (021) 3929094.
Panitia Pengadaan Jasa Konsultansi
Jakarta, 15 Juli 2010
Ditujukan kepada:
Pejabat Pembuat Komitmen
Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Kementerian Negara PPN/Bappenas
Jl. Taman Suropati No. 02
Jakarta Pusat
Ke alamat:
Panitia Pengadaan Jasa Konsultansi
Kementerian Negara PPN/Bappenas
Jl. Sunda Kelapa No. 09
Jakarta Pusat 10310

Pengumuman Lengkap

Sabtu, 10 Juli 2010

Transparan, Jujur dan Bebas KKN Merupakan Dasar Dalam Proses Seleksi CPNS Keuangan 2010

Pada hari ini, Sabtu 10 Juli 2010, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaksanakan Tes Potensi Akademik (TPA) penyaringan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) ... ...(Jakarta, 10-07-2010)

Berita Lengkap

 

Segera Bergabung di www.cpnsonline.com

Berita CPNS, Soal CPNS, Tips dan Trik Ujian Seleksi CPNS

gambar cpns

BKN Adakan Kerja Sama Antar Lembaga

Sesma BKN: Kerjasama Antar Lembaga Harus Saling Menguntungkan

Jkt-Humas, Kerjasama yang dilakukan antar lembaga harus saling menguntungkan semua pihak yang terlibat. Jika kerjasama yang dilakukan bermanfaat bagi lembaga-lembaga terkait, kerjasama tersebut dapat terus dilanjutkan dan dikembangkan. Untuk itu, Biro Perencanaan dan Kerjasama Antar Lembaga Badan Kepegawaian Negara (Biro Renkal BKN) harus mengkaji dan mencermati dari berbagai sisi  kerjasama yang dilakukan BKN dengan pihak-pihak lain. Demikian pidato sambutan yang diutarakan Sekretaris Utama BKN (Sesma BKN) Edy Sujitno saat membuka Workshop  Kerjasama  Antar Lembaga yang dilakukan Biro Renkal BKN di Hotel Grand Cempaka Jakarta, Rabu (7/7).

Sesma BKN  Edy Sujitno (kiri) didampingi Kepala Biro RENKAL BKN  Ibtri  Rejeki saat memberikan pidato pembukaan Workshop  Kerjasama  Antar Lembaga di Jakarta.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Biro Renkal BKN  Ibtri  Rejeki menyatakan bahwa Biro Renkal BKN telah melakukan inventarisasi kegiatan kerjasama yang dilakukan pada tahun 2009 oleh unit-unit kerja di lingkungan BKN. Dari hasil inventarisasi tersebut, jumlah kegiatan kerjasama dalam negeri sebanyak 209 kegiatan dan kegiatan kerjasama luar negeri sebanyak 15 kegiatan.
Tujuan utama penyelenggaraan Workshop ini adalah menambah pemahaman kepada para peserta tentang kerjasama antar lembaga melalui pemaparan dari berbagai narasumber tentang pelaksanaan kerjasama antar lembaga di unit-unit kerja yang ada. Demikian informasi yang diungkapkan Kepala Bagian Kerjasama Antar Lembaga Nefolina Situmorang sebagai Ketua Penyelenggara Workshop Kerjasama Antar Lembaga.

Para peserta Workshop  Kerjasama  Antar Lembaga dengan antusias mendengarkan pidato pembukaan Sesma BKN  Edy Sujitno.

Workshop  Kerjasama  Antar Lembaga yang dilakukan Biro Renkal BKN di Hotel Grand Cempaka Jakarta ini berlangsung tanggal 7-9 Juli 2010. Selain  narasumber yang berasal dari para pejabat di BKN, Biro Renkal BKN juga mengundang para narasumber yang berasal dari: Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri (KTLN) Kementerian Sekretariat Negara,  Biro Hukum dan Perjanjian Internasional Kementrian Luar Negeri, Biro Perencanaan dan Kerjasama Kementrian Pendidikan Nasional, dan Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama, Sekwilda Tk.I Prop. Jawa Barat. Workshop ini diikuti para pejabat Eselon II,III,IV dan fungsional umum dengan jumlah total 42 peserta yang berasal dari BKN Pusat dan berbagai Kantor Regional BKN.

Kamis, 08 Juli 2010

Ternyata Tahun 2010 ini Ada 33 Daerah Tidak Mengusulkan Kebutuhan CPNS

gambar cpns Sebanyak 33 kabupaten/kota tidak mengusulkan kebutuhan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2010. Sesuai data yang diekspos Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN&RB), hingga 14 Juni jumlah usulan CPNS daerah mencapai 855.030.

Jumlah ini seperempat dari data kebutuhan PNS seluruh daerah yang terdata di BKN yaitu 2.935.629 orang.

Menurut Deputi SDM bidang Aparatur Kementerian PAN&RB Ramli Naibaho, bagi daerah yang tidak mengajukan usulan CPNS dianggap tidak membutuhkan pegawai. Kalaupun butuh, pemerintah pusat akan menggunakan data usulan tahun lalu. ‘’Karena tidak mengusulkan, kita pakai usulan tahun lalu,’’ ujar Ramli pada JPNN, Selasa (6/7).

Adapun daerah yang tidak mengusulkan di masing-masing provinsi adalah NAD sebanyak tujuh kab/kota yakni Aceh Besar, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Banda Aceh, Sabang, Langsa, Lhokseumawe dan Pidie Jaya. Be-rikutnya dari Sumut empat daerah yakni Tapanuli Selatan, Nias Utara, Nias Barat, dan Gunung Sitoli. Untuk DKI Jakarta tidak mengusulkan sama sekali.

Satu daerah di Jabar tidak mengusulkan yaitu Purwakarta, Jateng dua daerah (Purworejo dan Tegal), Jatim tiga daerah (Bojonegoro, Mojokerto dan Probolinggo), Kalteng satu daerah (Pulang Pisau), Kaltim dua daerah (Kutai Barat dan Balikpapan), Sulut tiga daerah (Minahasa, Sangihe dan Bitung), NTB (Lombok Utara), NTT (Alor, Manggara Barat), Papua (Jayapura, Sarmi, Keerom, Yalimo dan Do-giyai), dan Papua Barat (Raja Ampat).

Sedangkan daerah yang sudah mengusulkan semuanya adalah Riau, Jambi, Sumsel, Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Kepri, Banten, DIY, Kalbar, Kalsel, Gorontalo, Sulsel, Sulteng, Sultra, Sulbar, Bali, dan Maluku Utara.

Masih terkait dengan PNS, pemerintah akan melakukan revisi terhadap beberapa peraturan pemerintah (PP) turunan dari UU 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Pasalnya, hingga saat ini banyak masalah di PNS akibat ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang ada.

‘’Untuk menertibkan PNS, pemerintah akan melakukan pengaturan dan penyempurnaan berbagai PP sebagai pelaksanaan UU 43,’’ ujar Ramli Naibaho. Selain itu, pemerintah juga akan melakukan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih dan bertolak belakang. ‘’Ini sudah masuk ke dalam program kerja Kemenpan & RB, grand design, dan road map reformasi birokrasi,’’ cetusnya.(esy/fas). Mmmmm Banyuwangi bagaimana? Ref : riaupos

Rabu, 07 Juli 2010

Kamenpan Mengusulkan Penambahan CPNS 300 Ribu Kursi Untuk Tahun 2010

Pemerintah meningkatkan cakupan penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk 2010.

Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) mengusulkan kuota penerimaan CPNS sebanyak 275 ribu hingga 300 ribu kursi. Usul tersebut telah disampaikan ke Kementerian Keuangan dan akan diproses dalam waktu dekat.

“Usulan kuota CPNS itu telah disesuaikan dengan kondisi keuangan negara saat ini dan merupakan kuota efektif,” kata Menpan-RB Evert Erenst Mangindaan kepada JPNN kemarin (3/7).

Dari total usulan kuota penerimaan CPNS itu, Mangindaan menyerahkan sepenuhnya keputusan di tangan Menkeu untuk mengkaji dan meneliti sesuai dengan kondisi yang ada. Menurut dia, biasanya usulan penerimaan CPNS hanya disetujui setengah dari total usulan. Namun, dia berharap tahun ini penerimaan akan ditingkatkan mengingat tingginya kebutuhan guna mengoptimalkan kinerja pemerintah.

“Dari total yang disetujui Menkeu, kemudian kuota itu diserahkan kepada pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan usulan,” kata mantan gubernur Sulawesi Utara (Sulut) itu .

Pria yang pernah menjabat ketua Komisi II DPR RI itu meminta pemerintah daerah agar mengusulkan formasi penerimaan CPNS sesuai dengan prioritas. Dia juga mengritisi bahwa manajemen kepegawaian daerah yang diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi penghambat profesionalisme dan fungsi PNS.

Menurut dia, kebijakan tersebut menjadi tumpang tindih dan bertolak belakang dengan pengaturan manajemen PNS secara nasional. Sebab, pengaturan aspek manajemen PNS sudah ada dalam UU No 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. “Ada beberapa aspek pengaturan kepegawaian dalam UU No 32 Tahun 2004 yang membuat aturannya jadi tumpang tindih,” tuturnya.

Kondisi itu, lanjut dia, menimbulkan kesulitan bagi para pengelola kepegawaian dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan manajemen PNS. Aspek yang tumpang tindih itu, antara lain, manajemen kepegawaian daerah, pengaturan batas usia pensiun (guru, jaksa, penyuluh pertanian, hakim), penempatan dalam jabatan struktural dan tunjangan profesi guru, serta honorarium atau penghasilan bagi pegawai pada lembaga nonstruktural.

“Idealnya, pengaturan manajemen kepegawaian mencakup manajemen SDM seluruh penyelenggara negara pada berbagai lembaga negara. Jadi, bukan hanya manajemen PNS,” pungkasnya.(zul/dwi/jpnn). Ref : Riaupos

 

Ingin Lulus CPNS?

Segera Bergabung di www.cpnsonline.com

gambar cpns

Selasa, 06 Juli 2010

19.284 Pendaftar CPNS Kemenkeu Daerah Penerimaan Jakarta Sudah Menyerahkan Berkas

Jakarta, 06/07/2010 MoF (Fiscal) News - Hingga hari terakhir penyerahan berkas dan pengambilan Tanda Peserta Ujian (TPU) CPNS Kementerian Keuangan, sebanyak 19.284 dari 22.356 pendaftar yang lulus seleksi administrasi untuk daerah peneriman Jakarta telah melakukan penyerahan berkas dan pengambilan TPU.  Hal ini diungkapkan Kabid Evaluasi BPPK Marihot Tarigan melalui surat elektronik, Selasa (6/7).
Bagi peserta yang belum mengambil TPU atau menyerahkan berkas, Panitia Daerah Jakarta akan melayani pada tanggal 6-7 Juli, di sekretariat BPPK. "Selanjutnya pada hari Selasa dan Rabu tanggal 6 dan 7 Juli 2010 dengan mengacu kepada Pengumuman Panitia Pusat Nomor: PENG-06/PANPEN/VII/2010 akan dilayani pengambilan TPU bagi 416 peserta bertempat di Kantor BPPK Jl, Purnawarman No.99 Keb. Baru Jakarta Selatan," jelas Marihot.


Selama 6 hari pelaksanaan penyerahan berkas dan pengambilan TPU secara umum berjalan lancar. "Hal ini dikarenakan peserta yang mengambil TPU adalah peserta yang sudah terseleksi secara administrasi, jadi panitia daerah hanya melakukan verifikasi atas dokumen yang disertakan sehingga pelayanan kepada masing-masing peserta tidak memerlukan waktu yang lama," ujar Marihot. Hal lain yang memudahkan dalam pelaksanaan Pengambilan TPU ini adalah masing-masing peserta sudah dikelompokkan baik dalam waktu maupun lokasi pengambilan TPU-nya. "Beberapa kendala yang dihadapi dalam proses pengambilan TPU ini antara lain masih ada beberapa peserta yang datang mengambil TPU tidak sesuai waktu yang dijadwalkan, namun prinsipnya masih dapat terlayani dengan baik," ungkapnya.

Setelah proses pengambilan TPU ini selesai maka pada tanggal 6 Juli peserta dapat melihat website Depkeu untuk melihat lokasi ujian masing-masing. Untuk daerah Jakarta, lokasi pelaksanaan Ujian Test Potensi Akademik adalah :

  1. Gelora Bung Karno : No. TPU 00001 s.d 12820

  2. Kampus Universitas Budi Luhur: No. TPU 12821 s.d 14520

  3. Kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta : No. TPU 14521 s.d 16220

  4. Kampus Universitas Nasional: No. TPU 16221 s.d 17920

  5. Kampus Universitas Ahmad Dahlan : No. TPU 17921 s.d 19080

  6. Kampus Sekolah Tinggi Akuntansi Negara : No. TPU 19081 s.d 22140

  7. Kantor Pusat BPPK: No. TPU 22141 s.d 22772.

Ingin Lulus CPNS?

Bergabung Segera di www.cpnsonline.com

gambar cpns

Info Pelaksanaan Tes Potensi Akademik (TPA) CPNS Kementerian Keuangan TA 2010

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PENGUMUMAN
NOMOR : PENG-07/PANPEN/VII/2010

TENTANG

LOKASI DAN WAKTU PELAKSANAAN TES POTENSI AKADEMIK (TPA)
DALAM RANGKA PENYARINGAN/PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
TINGKAT SARJANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2010

Menunjuk Pengumuman Nomor: PENG-02/PANPEN/VI/2010 tentang Hasil Seleksi Administrasi Dalam Rangka Penyaringan/Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tingkat Sarjana di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2010 dan Pengumuman Nomor: PENG-06/PANPEN/VI/2010 tentang Hasil Seleksi Administrasi Terhadap Pelamar Dengan Program Studi Ilmu Ekonomi Pembangunan/Ilmu Ekonomi/Ekonomi Pembangunan Dalam Rangka Penyaringan/Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tingkat Sarjana di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2010, maka Panitia Pusat Penyaringan/Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tingkat Sarjana di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2010 menetapkan:

1. Pelamar yang telah memiliki Tanda Peserta Ujian (TPU) berhak untuk mengikuti Tes Potensi Akademik (TPA) sesuai dengan tempat dan waktu yang telah ditetapkan.

2. Lokasi Pelaksanaan Tes Potensi Akademik (TPA) tercantum pada Lampiran Pengumuman ini.

3. Tes Potensi Akademik (TPA) akan dilaksanakan secara serentak pada:

  • Hari/Tanggal : Sabtu, 10 Juli 2010
  • Waktu : 08.00 s.d. 10.15 WIB, atau 09.00 s.d. 11.15 WITA, atau 10.00 s.d. 12.15 WIT.
  • Peserta harus hadir di lokasi TPA 30 menit sebelum ujian dimulai.

4. Pada saat mengikuti Tes Potensi Akademik (TPA) peserta harus membawa:

  • Tanda Peserta Ujian (TPU) Asli;
  • KTP Asli yang masih berlaku;
  • Papan Alas Tulis; dan
  • Alat Tulis (Pensil 2B, penghapus karet, dan ballpoint hitam).

5. Pada saat mengikuti Tes Potensi Akademik (TPA), Peserta:

  • Harus berpakaian rapi dan sopan (memakai sepatu);
  • Dilarang mengaktifkan alat komunikasi (handphone , Radio Panggil, dll) selama ujian/tes berlangsung;
  • Dilarang menggunakan laptop, kalkulator/alat hitung lainnya pada saat pelaksanaan ujian/tes; dan
  • Wajib mematuhi tata tertib TPA yang berlaku.

6. Hasil Tes Potensi Akademik (TPA) akan diumumkan melalui portal http://ppcpns.depkeu.go.id pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2010.

7. Dalam Rangka Penyaringan/Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil ini tidak diadakan surat-menyurat dan tidak dipungut biaya apapun.

8. Keputusan Panitia Pusat Penyaringan/Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tingkat Sarjana di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2010 tidak dapat diganggu gugat.

Demikian Pengumuman disampaikan, untuk dimaklumi.

LAMPIRAN PENG-07/PANPEN/VII/2010
LOKASI PELAKSANAAN TES POTENSI AKADEMIK (TPA)
DALAM RANGKA PENYARINGAN/PENERIMAAN CPNS TINGKAT SARJANA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2010

Lampiran Lokasi Pelaksanaan Tes Potensi Akademik (TPA)

Ingin Lulus Seleksi CPNS, Mari Bergabung di www.cpnsonline.com

Minggu, 04 Juli 2010

Honorer Yang Tak Dibutuhkan Akan Diberhentikan

JAKARTA- Pemerintah berencana akan memberhentikan honorer yang tenaganya tidak dibutuhkan oleh instansi pemerintah. Meski begitu, karena pemerintah akan tetap memberikan kompensasi sesuai dengan kemampuan keuangan negara atau daerah yang melakukan pengangkatan sebelumnya.

Menurut Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan, pemerintah sudah memberikan solusi bagi tenaga honorer lama (bukan tenaga honorer baru, red) yang diangkat oleh pejabat pemerintah dan dibiayai bukan oleh APBN/APBD tapi bekerja di instansi pemerintah. Yaitu memberikan kesempatan mengikuti ujian tertulis. Bagi yang lulus ujian tes, akan diajukan pemberkasan ke BKN untuk ditetapkan NIP sebagai CPNS. Sedangkan bagi tenaga honorer yang tidak lolos dari seleksi administrasi dan ujian tertulis diberikan dua solusi.

“Pertama, apabila tenaganya masih dibutuhkan instansi pemerintah, diproses statusnya menjadi PTT (Pegawai Tidak Tetap). Kedua, bila tenaganya tidak dibutuhkan oleh instansi pemerintah, maka yang bersangkutan akan diberhentikan dan diberikan kompensasi sesuai kemampuan anggaran,” kata Mangindaan pada JPNN.

Ditambahkan, langkah ini dilakukan untuk mengatasi masalah honorer yang jumlahnya sangat banyak. Di samping untuk meningkatkan kualitas aparatur negara agar lebih profesional. “Pemerintah membutuhkan tenaga-tenaga muda yang siap bekerja dan cekatan. Kalau honorernya tidak bisa menunjukkan kualitasnya, untuk apa dipertahankan karena ini akan menambah beban pemerintah sendiri,” ujarnya.

Dalam tes tertulis, tiap honorer hanya dilakukan satu kali dan diikuti sesama tenaga honorer yang bersangkutan, untuk mengisi lowongan formasi. Itupun syarat usia honorernya sekurang-kurangnya 19 tahun dan tidak lebih dari 46 tahun per 1 Januari 2006. “Sebelum mengikuti seleksi tertulis, honorernya harus melalui tahapan seleksi administrasi dulu. Yang lulus seleksi administrasi, bisa mengikuti tes tertulis,” ucapnya.(zun)

Setiap Tahun 150 Kursi PNS Kosong

JAKARTA–Pemerintah akan tetap melakukan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) setiap tahunnya. Meskipun ada dorongan dari berbagai pihak agar pemerintah mengurangi penerimaan CPNS, faktanya kebutuhan CPNS tetap saja kurang setiap tahunnya. Deputi Kemenpan&RB Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Ramli Naibaho mengatakan, dibandingkan dengan sejumlah negara tetangga lainnya, jumlah PNS di Indonesia masih kecil.

“Di Malaysia saja aparaturnya empat persen dari jumlah penduduk, Singapura 3,7 persen. Sedangkan Indonesia hanya sekitar dua persen, sehingga masih kurang,” kata Ramli Naibaho di kantornya, Jakarta, Selasa (22/6).

Dijelaskannya, tiap tahun ada 150 kursi PNS yang kosong. Karena ada yang pensiun, meninggal, diberhentikan, dan lain-lain. Jika pemerintah tidak merekrut CPNS untuk mengisi kursi kosong itu, menurut Ramli, pemerintahan akan timpang karena satu PNS melayani banyak warga.

“Pemerintah menargetkan jumlah PNS di Indonesia 2,2 persen dari total penduduk. Saat ini jumlah PNS kita 4,5 juta, jadi masih kurang,” tuturnya. Ditanya, apakah tahun ini pemerintah hanya akan menerima CPNS 150 ribu saja, Ramli mengaku belum tahu. “Wah, itu saya belum tahu,” ucapnya.

Dia menyatakan, pihaknya sudah mengajukan usulan ke Menkeu mengenai kebutuhan anggaran untuk menggaji PNS yang baru. Namun usulan tersebut masih akan dibahas lagi dengan DPR RI, apakah anggaran yang ada mencukupi untuk membiayai gaji PNS baru. Sebelumnya Sesmenpan&RB Tasdik Kinanto mengatakan, pemerintah menargetkan formasi CPNS 2010 sekitar 350 ribu. Di mana proporsi antara honorer dan pelamar umum, adalah 30 persen dan 70 persen. (zun)

26 Juni 2010

Sabtu, 03 Juli 2010

Dalih Pengurusan CPNS, Honorer RSUD Tarutung Dipungli

Sejumlah honorer yang bertugas di Rumah Sakit Umum (RSU) Swadana Tarutung, dikutip uang oleh oknum pegawai RSU berinisal MS. Pengutipan uang dilakukan dengan alasan biaya pengurusan memasukkan data honorer ke data base menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Kepada wartawan, Jumat (25/6) beberapa honorer yang namanya diminta untuk tidak dipublikasikan, mengaku MS mendatangi dan menawarkan kepada honorer untuk melengkapi persyaratan agar dimasukkan ke data base yang nantinya akan diusulkan menjadi CPNS.

Namun dalam hal pengurusan memasukkan data honorer ke data base dimaksud, MS meyebutkan para honorer harus melengkapi syarat dan harus memberikan uang sebagai biaya lobi.

Jumlah uang yang diminta MS bervariasi, antara Rp1,5 juta hingga Rp3 juta. Dan MS beralasan, uang itu merupakan dana pengurusan di Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Namun anehnya, MS meminta para honorer tidak menyampaikan hal itu kepada siapapun termasuk bagi keluarga para honorore.

“Pada akhir 2009, MS kembali meminta biaya tambahan sebesar Rp2,5 juta per orang, dengan alasan untuk mengurus ke DPR RI. Supaya pengangkatan honor data base, dapat diusulkan pada anggaran 2010,” aku mereka.

Tetapi, sampai saat ini tidak ada realisasi, dan setiap ketemu, MS selalu mengatakan menunggu hasil. Karena sudah disampaikan kepada DPR RI dan pihak BKN di Jakarta.

Sementara, MS ketika dikonfirmasi di rumah sakit tidak pernah berhasil ditemui, dan ketika dihubungi melalui telepon, MS tidak menjawab padahal telepon genggamnya aktif. (Metro/mora)

Jumat, 02 Juli 2010

Gaji ke-13 PNS Pemko Pekanbaru Dicairkan Minggu ke-2 Juli 2010

Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru harus sedikit bersabar, sebab pencairan gaji ke-13 PNS baru bisa dicairkan pada pekan ke-2 Juli mendatang.
Kondisi tersebut disebabkan karena saat ini Pemko sedang melakukan pendataan untuk seluruh pegawai, baik yang pindah atau mutasi keluar daerah, pensiun atau yang meninggal dunia menjelang akhir Juni ini.

‘’Ya kita sudah menerima surat perintah pencairan. Namun kita masih melakukan pendataan pegawai yang aktif dan terdata sampai akhir Juni ini. Jika semuanya sudah selesai, maka pekan ke dua Juli gaji 13 sudah dapat dicairkan,’’ papar Kepala Bagian Keuangan Setko Pekanbaru Dasrizal kepada Riau Pos, Selasa (29/6).

Menurutnya, surat peraturan pemerintah tentang pencairan gaji 13 PNS memang tertera dari Juni-Juli 2010.

Namun untuk memaksimalkan pendataan dan tidak dilakukannya pemotongan selain pajak, maka Pemerintah Kota Pekanbaru mengambil kebijakan untuk mencairkannya pada pertengahan Juli mendatang.

‘’Semua data harus kita verifikasi lagi. Sebab jika ada PNS yang pindah dan pensiun pada Juni. Maka gaji 13 nya tidak akan diberikan,’’ tegas Dasrizal.

Kendati demikian, Pemerintah Kota Pekanbaru telah mengganggarkan dana sekitar Rp28 miliar untuk pencairan dana tersebut.

‘’Kita tidak bermaksud menunda-nunda pencairan gaji 13. Namun ketika pendataan dan verifikasi sudah matang, maka dana tersebut akan segera dicairkan,’’ tambahnya.

Gaji 13 memiliki beberapa keunggulan dibanding gaji biasanya, karena untuk gaji ini, pegawai tidak akan dikenakan pemotongan beberapa tunjangan, baik tunjangan kesehatan maupun tunjangan lainnya.

Hanya saja, terdapat pemotongan pajak yang merupakan pemotongan wajib setiap bulannya. Artinya pegawai akan mendapat gaji murni sesuai kepangkatannya.(rio) ref : riaupos