Sabtu, 12 Maret 2011

Ijazah IAIN ditolak lamar CPNS

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara, Brilian Moktar, menyayangkan kebijakan sejumlah pemerintah daerah yang menolak pelamar calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang menggunakan ijazah dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sumut.

"Sangat kami sayangkan adanya pemerintah daerah di Sumut yang menolak pelamar CPNS dengan ijazah IAIN Sumut," katanya, hari ini. Menurutya, Bambang mengaku melamar menjadi CPNS di Kabupaten Deli Serdang untuk mengisi formasi sebagai guru matematika.
Meski tercatat sebagai sarjana dari jurusan matematika, namun ijazah IAIN Sumut yang dikantonginya dinyatakan tidak memenuhi kualifikasi untuk diterima sebagai pelamar. "Saya menerima surat penolakan pada 11 Desember 2010 atau tiga hari sebelum tes penerimaan CPNS," ujarnya.
Ketua tim pengadaan CPNS Kabupaten Deli Serdang yang juga Sekretaris Daerah (Sekda) setempat melalui suratnya mengatakan ijazah Bambang tidak memenuhi kualifikasi untuk diterima sebagai salah seorang pelamar.
Ketika ditanya kenapa baru melaporkan hal itu meski proses penerimaan CPNS sudah berlangsung sejak akhir tahun lalu, ia mengaku ragu sekaligus takut akan merusak nama almamaternya. "Saya ragu. Takutnya nanti persoalan saya ini dapat merusak nama baik IAIN Sumut," ujarnya.
Brilian mengatakan, kenyataan itu sangat di luar logika, apalagi IAIN Sumut merupakan perguruan tinggi negeri (PTN).  "Sebagai anggota dewan dan mantan Ketua Komisi E, saya sangat menyesalkan hal ini.
"Ini merupakan penghinaan terhadap institusi pendidikan. Apalagi informasi yang saya terima menyebutkan tidak hanya Deli Serdang yang berbuat seperti ini, tapi juga Pemkab Serdang Bedagai dan Kota Medan," ungkapnya.
Ia juga menilai kondisi tersebut lebih akibat ketidakpedulian pemerintah daerah. "Atau mungkin pemerintah daerah punya prioritas untuk menerima lulusan dari perguruan tinggi tertentu. Kalau benar, ini merupakan bentuk diskriminasi di bidang pendidikan," katanya.
Untuk itu, bendahara Fraksi PDI Perjuangan itu meminta Rektor IAIN, Nur Ahmad Fadhil Lubis selaku orang yang paling bertanggung jawab terhadap almamaternya melayangkan surat keberatan kepada Pemkab Deli Serdang.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut, menurut Brilian, melalui pimpinan dewan akan menyampaikan permasalahan itu ke Komisi A dan E. "Menurut saya, persoalan ini harus cepat diselesaikan karena ada ribuan lagi alumni IAIN Sumut yang akan jadi korban. Dan bisa jadi hal ini juga terjadi di kabupaten dan kota lain di Sumut," jelasnya.
Komisi A dan E diharapkan dapat mengundang Sekda dari ketiga daerah selaku ketua tim pengadaan CPNS. Komisi A dan E diharapkan juga mengundang Rektor IAIN Sumut dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumut. \

0 komentar: