Beda Pendapat Warnai Soal Penerimaan CPNS di Sumut
Rapat dengar pendapat yang dipimpin Ketua Komisi A DPRD Sumut tersebut dihadiri Kepala BKD Sumut Arsyad Lubis, sementara pimpinan BKD kabupaten/kota banyak yang tidak hadir. Di awal rapat Arsyad Lubis memaparkan secara umum berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan seleksi penerimaan CPNS di Sumut, namun kemudian dibantah oleh hampir seluruh BKD kabupaten/kota.
Hanya BKD Kabupaten Nias Barat, Nias Utara, Nias Selatan dan Gunung Sitoli yang mengaku memilikimasalah, terutama terkait surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara yang menunda pengeluaran nomor induk pegawai di daerah mereka.
Anggota Komisi A Syamsul Hilal mengatakan, akar permasalahan dalam proses penerimaan CPNS di daerah itu lebih karena kerja sama yang dijalin pemkab/pemko dengan perguruan tinggi di luar Uiversitas Sumatera Utara (USU).
Menurut dia, kesepakatan kerja sama antara pemkab/pemko dengan perguruan tinggi di luar USU itu tidak transparan, sehingga membuka celah bagi terjadinya berbagai pelanggaran karena sulitnya pengawasan. Dia mencontohkan kerja sama Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dengan Universitas Gajah Mada (UGM), dimana UGM hanya membuat soal, sedangkan pemeringkatan dan pengumuman hasil ujian menjadi kewenangan pemkab. “Ada kesan pemda yang tidak bekerja sama dengan USU berkepentingan untuk melakukan KKN,” kata politisi dari PDI Perjuangan itu. Syamsul mengungkapkan, masalah yang paling menonjol dalam proses penyelenggaraan seleksi CPNS di daerah itu adalah maraknya isu suap.
Namun dia meyakini BKD dan panitia tidak akan melakukan pelanggaran jika tidak ada tekanan dari atasan mereka. “Isu ini tidak akan muncul begitu saja tanpa ada penyebab. Bahkan ada isu kepala daerah menerima Rp 100 juta dari setiap CPNS yang dinyatakan lulus. Kalau tidak ada api, mana mungkin ada asap, tegasnya.
Sehubungan dengan itu ia mendesak DPRD Sumut membentuk panitia khusus (pansus) untuk menyelidiki sejumlah permasalahan yang terjadi dalam proses penerimaan CPNS 2009 di daerah itu. Dalam rekomendasinya, Komisi A DPRD Sumut menyatakan akan menyampaikan sejumlah masalah yang ditemukan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Salah satu harapan yang akan disampaikan ke BKN adalah terkait revisi peraturan Kepala BKN yang mengatur kerja sama dengan perguruan tinggi negeri. Ke depan diharapkan kerja sama harus lebih khusus diatur dengan perguruan tinggi setempat.(irm)
PENTING!!!
Persiapkan diri Anda dalam mengikuti seleksi cpns 2021
Dapatkan materi resmi SKD dan SKB cpns 2021 serta ikuti latihan tryout cat cpns 2021
Pendaftaran member cpnsonline silahkan klik ini PENDAFTARAN CPNSONLINE
DISCLAIMER
1. CPNS.INFO merupakan Portal Kumpulan Berita CPNS dari berbagai media baik cetak maupun online seperti Kemenpan-RB, BKN, Panselnas CPNS, dan Media terpercaya lainnya.
2. Semua Informasi berita dalam portal cpns.info merujuk pada sumber informasi media yang dituliskan linknya pada setiap akhir posting.
3. Portal CPNS.INFO ini bukan milik pemerintah, Kehadiran CPNS.INFO merupakan bagian partisipasi masyarakat dalam rangka pelaksanan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat luas terkait informasi cpns (UU 14/2008).
4. Pengelola CPNS.INFO tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan informasi yang terdapat didalam portal CPNS.INFO ini oleh pihak lain baik sebagian atau seluruhnya.
0 Response to "Beda Pendapat Warnai Soal Penerimaan CPNS di Sumut"
Posting Komentar